VIVA – Efisiensi anggaran yang diperintahkan pemerintah berimbas ke berbagai sektor, termasuk dunia jurnalisme. Belasan jurnalis dari Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dan LPP Radio Republik Indonesia (RRI) menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Keputusan ini pun menuai kritik tajam dari anggota Komisi VII DPR RI dalam rapat dengar pendapat bersama pimpinan TVRI dan RRI pada Rabu, 12 Februari 2025.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan menegaskan bahwa efisiensi seharusnya dimulai dari jajaran atas, bukan dari pekerja lapangan yang sudah memiliki penghasilan terbatas.
