VIVA –Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI, H. Marwan Dasopang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengomentari dana dari Himbara yang datangnya selalu terlambat dan tidak tepat sasaran. Himbara sendiri merupakan empat bank BUMN yang saham mayoritasnya dimiliki pemerintah dan menampung dana Bansos.
Marwan menjelaskan proses pengaduan DTKS sangat rumit sehingga datanya bisa berubah, namun distribusi pendanaannya tidak sesuai. Menurutnya kendalanya berasal dari sistem, kesengajaan dan sosok yang menunggangi proses pendataan DTKS. (RK-MA-DA)
