VIVA – Presiden Jokowi berupaya meluruskan informasi yang beredar sehingga memicu berbagai kelompok masyarakat turun ke jalan menolak Omnibus Law pada Undang-undang Cipta Kerja. Menurut dia, banyak informasi palsu bertebaran atau disinformasi ketika UU sapu jagat itu dibahas dan disahkan oleh parlemen. Salah satunya, mengenai upah minimum provinsi kepada para pekerja yang berubah dibanding aturan sebelumnya.
Polisi Ungkap Pemeriksaan Budi Arie Berkaitan Perkara Ini
Riuh Mahasiswa Kairo Saat Prabowo Bicara Aparat
Prabowo Resmikan Flyover Madukoro Senilai Rp198,9 Miliar
Sri Mulyani Beberkan Barang dan Proiduk Jasa Bebas PPN
Sambil Teriak! Menteri HAM Sindir 'Jangan Adil Karena Uang'
[FULL] Kenaikan Pajak 12 Persen Cuma Berlaku Pada..
Gaya Gibran Sambut Presiden UEA Pakai 'Jambul Baru'
Kesaksian 2 Anggota Geng Tawuran Polisi Tembak Siswa SMK