VIVA – Kebijakan agraria dan SDA sering tanpa persetujuan masyarakat adat, sehingga merugikan masyarakat. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD pun menjabarkan strategi untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat, yakni penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. (RP-DRP-DA)
Menteri Ara Usul Tanah Sitaan Koruptor Dipakai untuk Rakyat
Bicara Keadilan, Kapolda NTT-Sulteng 'Digembesi' Komisi III
Eks Wakapolri 'Tertawai' 2 Kapolda Atas Pemecatan Ipda Rudy
Prabowo Ultimatum Menteri Soal 'Kebal Hukum'
Prabowo Usir Menteri yang Tak Dukung Makan Siang Gratis
Prabowo 'Gebrak Meja' di Depan Para Menteri Soal Pendidikan
Tahan Tangis saat Sertijab, Abdul Mu'ti Kenang Jasa Sang Ibu
[FULL] Daftar Lengkap Kepala Badan Kabinet Merah Putih
Tak Cangung, Wapres Gibran Terima Kunjungan Wapres China